Dishub Bantah Lakukan Pungli

[ Kamis, 12 Maret 2009
SEMARANG – Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi (Dishubkominfo) Kota Semarang membantah pihaknya melakukan pungutan liar (pungli) terhadap juru parkir (jukir) di lapangan.

Bantahan disampaikan Kepala Dishubkominfo Andi Agus Wandono. Menurut Andi Agus, pihaknya tidak pernah menarik setoran maupun menerima uang dari para jukir atau korlap dari eks CV Yunata Sekawan Setara (YSS).

Sayangnya Andi Agus tak menjelaskan rinci apakah termasuk setoran yang berkuitansi ataukah tidak. Sebaliknya, dia menilai pernyataan Ikatakan Keluarga Besar Semarang (IKBS) sebagai fitnah belaka.

Seperti diberitakan koran sebelumnya, Ikatan Keluarga Besar Semarang (IKBS) melalui ketuanya, Herlambang, melaporkan kepada Komisi B DPRD Kota, dugaan praktik pungli oleh Dishubkominfo.

IKBS menemukan fakta di lapangan adanya petugas Dishubkominfo yang menarik setoran dari para jukir tanpa disertai bukti tanda terima atau kuitansi.

Tindakan ini dinilai IKBS sebagai bentuk pungli. Sebab tak diketahui ke mana larinya uang. Selain itu, IKBS juga menemukan adanya praktik pungutan Rp 6 juta oleh Dishub kepada jukir sebagai uang jaminan.

Andi Agus Wandono menjelaskan, jika ada orang mengaku ditarik atau dimintai sejumlah uang dalam pengelolaan parkir tepi jalan umum, maka hal itu dilakukan oleh oknum.

Karenanya, Andi Agus berjanji jika terbukti ada oknum Dishub melakukan pungli, ia akan menjatuhkan sanksi. “Saya tidak pernah menerima serupiah pun. Tidak ada itu,” jelasnya kemarin.

Andi Agus berjanji menindaklanjuti laporan IKBS dengan memanggil stafnya untuk diklarifikasi. Sebab, menurut dia, pengelolaan parkir tepi jalan umum sudah berada di jalur yang benar, sesuai hasil workshop mengenai perparkiran beberapa waktu lalu.

“Saya akan tanya staf saya apakah benar atau tidak. Tapi saya yakin itu tidak benar,” tandasnya.

Dishubkominfo mengakui masih ada beberapa pihak yang merasa dirugikan terkait hasil seleksi Tim Independen. Namun, lanjut dia, perbaikan sistem pengelolaan parkir sudah sesuai arahan dari Komisi B DPRD Kota Semarang.

“Wajar kalau ada pihak yang dirugikan mengenai adanya sistem pengelolaan parkir yang baru itu. Tapi kami ingin potensi parkir bisa masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sekarang kami sedang menuju ke sana,” tandasnya.

Terpisah, Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang Susetyo Darmanto mengatakan, adanya temuan atau laporan di lapangan tidak dapat ditindaklanjuti secara instan.

Sebab perlu dukungan sejumlah bukti dan penjelasan pihak terkait. Karenanya dewan berjanji segera memanggil tim independen yang bertugas menetapkan beberapa petugas kolektor retribusi perparkiran.

“Sejumlah pihak harus dipertemukan untuk menyelesaikan kasus ini. Karena persyaratan adanya dana bank garansi dinilai masih bermasalah.”

Anggota Komisi B DPRD Ari Purbono menambahkan, penyelesaian kasus ini harus melalui tahapan dan diurai secara bertahap. Sebab secara teknis pemaparan Dishub dalam pembahasan anggaran beberapa waktu lalu masih belum memuaskan. (dit/isk)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s